Hukum Keuangan Negara: DPR, APBN, dan Check and Balances dalam Sistem Presidensial Indonesia

Judul: Hukum Keuangan Negara: DPR, APBN, dan Check and Balances dalam Sistem Presidensial Indonesia

Penulis: Assoc. Prof. Dr. Jaidun, S.H., M.H

Sinopsis:

Buku Hukum Keuangan Negara: DPR, APBN, dan Check and Balances dalam Sistem Presidensial Indonesia membahas secara komprehensif hubungan antara hukum keuangan negara, sistem ketatanegaraan, serta mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kerangka sistem presidensial Indonesia. Pembahasan difokuskan pada peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum.

Buku ini menguraikan dasar-dasar hukum keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dijelaskan pula proses penyusunan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBN, termasuk hubungan antara pemerintah dan DPR dalam setiap tahapan penganggaran.