Hukum Pemerintahan Daerah

Judul : Hukum Pemerintahan Daerah

Penulis : Dr. Jaidun, S.H., M.H

Sinopsis Buku :

Di Bab I buku ini memuat uraian mengenai pendekatan teori yaitu teori demokrasi, teori pemisahan kekuasaan dan teori pembagian kekuasaan yang terdiri dari sub bab mengenai Pengertian Pemisahan kekuasaan dan Pembagian Kekuasaan serta trias politica di Indonesia. teori demokrasi Pancasila yang terdiri dari sub bab mengenai pengertian demokrasi Pencasila dan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila.

Selanjutnya di Bab II membahas mengenai negara federal, negara kesatuan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penulis menguraikan dan membahas masalah negara federal yang terdiri sub bab mengenai negara Federalisme di Amerika, hubungan antara Pemerintah negara Federal dengan Pemerintah negara bagian, Kelemahan dan Kelebihan negara Federal serta mengenai negara-negara Federal di Dunia. Pembahasan berikutnya adalah masalah negara kesatuan dengan sub bab mengenai teori negara kesatuan dan pengertian negara kesatuan. Pembahasan terakhir dalam bab II yaitu mengenai negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari sub bab Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Prinsip Kedaulatan Indonesia serta prinsip pembagian kekuasaan dan Pemisahan Kekuasaan di Indonesia.

Berikutnya di Bab III buku ini mengenai Pemerintah dan Pemerintahan yang terdiri dari sub bab mengenai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bab IV buku ini membahas mengenai Pemerintah Pusat yang terdiri dari sub bab mengenai kewenangan Pemerintah Pusat, pembagian urusan pemerintahan, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembinaan urusan Pemerintahan, hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

Bab V buku ini membahas topik inti dan menarik yaitu mengenai Pemerintahan Daerah dengan beberapa sub bab terdiri dari   Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, mengenai kepala daerah, otonomi daerah, Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan dan sub bab berikutnya mengenai pendanaan atas desentralisasi dan tugas pembantuan serta pemekaran wilayah.

Bab VI buku ini merupakan bab terakhir membahas mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari sub bab mengenai Fungsi Legislasi (Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah), Fungsi Anggaran (budgeting), Fungsi Pengawasan (Controling), Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sub bab berikutnya mengenai tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Selamat membaca!