Pemberdayaan Masyarakat Cooparative Farming Masyarakat Petani Padi Di Lahan Gambut

Judul : Pemberdayaan Masyarakat  Cooparative Farming Masyarakat Petani Padi Di Lahan Gambut

Penulis : Yusuf Hidayat, Rahmat Nur

Sinopsis Buku :

Indonesia sebagai negara agraris sepatutnya membangun ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersediannya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat wajib mewujudkan ketahanan pangan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pagan dan Gizi (selanjutnya disebut PP Ketahanan Pangan dan Gizi). Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang ketersediaan, cadangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, peran Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama Internasional (BPS Kal-Sel, 2022) .Sampai saat ini permasalahan ketahanan pangan belum terwujud dan krisis pangan masih terjadi di Indonesia.